Jumat, 03 Agustus 2012

Sambutan Kepala BKKBN Tahun 2010





 SAMBUTAN KEPALA BKKBN
PADA ACARA RAPAT KERJA DAERAH
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2010


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati
Saudara Gubernur dan Muspida Provinsi Jawa Timur
Para Kepala SKPD Kab Kabupaten/Kota
Para mitra kerja BKKBN Provinsi Jawa Timur
Hadirin dan para peserta RAKERDA provinsi Jawa Timur,

Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayatNya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tahun 2010. Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur dan jajarannya yang mempunyai komitmen tinggi dalam mendukung Pembangunan Kependudukan dan KB sebagai prioritas di daerah. Pelaksanaan Rakerda ini merupakan bukti kemantapan komitmen daerah terhadap pembangunan Kependudukan dan KB.

Bapak dan ibu yang kami muliakan

Tahun 2010 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN tahun 2010 – 2014. Keberhasilan Program KB Nasional sampai akhir Desember 2009 dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% per tahun, TFR menjadi 2,2 per perempuan dan unmetneed menjadi 6% telah berjalan dengan baik. Beberapa indicator penting dalam RKP 2009 telah kita penuhi, bahkan beberpa indicator pencapaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian peserta KB baru tahun 2009 sebesar 7.67 juta PUS atau 117% terhadap perkiraan permintaan masyarakat sebesar 6.51 juta peserta KB baru, diantaranya 2,9 juta peserta KB baru dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1. Hal ini menunjukkan bahwa program KB telah menjangkau seluruh keluarga miskin yang direncanakan mendapatkan alat kontrasepsi gratis. Jika dilihat dari pencapaian seluruh provinsi se  Indonesia, rata-rata melebihi 100%.

Berkaitan dengan partisipasi pria, pencapaian peserta KB pria adalah sebesar 2,9% sedikit lebih rendah dari sasaran peserta KB aktif pria yang ditargetkan sebesar 3,6 %. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk lebih giat memotivasi kaum pria agar berpartisipasi dalam program KB. Disamping itu kita juga perlu memberikan perhatian kepada pembinaan ketahanan keluarga karena pada hakekatnya kegiatan ini merupakan salah satu wadah pembinaan kesertaan ber KB sekaligus untuk mendidik keluarga agar mampu mengasuh dan membina tumbuh kembang anak dan remaja dengan baik, serta membina keluarga lansia agar dapat tetap menjaga kualitas kehidupan lansianya. Secara nasional keluarga balita yang aktif dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kegiatan Bina  Keluarga Balita (BKB) sebanyak 2,3 juta keluarga, dan keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan BKR sebanyak 980 ribu keluarga. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga peserta KB, keluarga prasejahtera dan sejahtera1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif UPPKS yang berusaha adalah sebesar 1,2 juta. Dengan kegiatan ini diharapkan kemandirian ber KB KPS dan KS I anggota UPPKS juga semakin meningkat. Dalam rangka mempersiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, kita mempunyai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja, saat ini telah terbentuk 9.489 PIK KRR baik di lingkungan sekolah, kampus dan di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari 33 provinsi, dimana ada beberapa provinsi telah mencapai Kotntrak Kinerja Provinsi (KKP) dengan sangat baik. Oleh sebab itu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada provinsi yang sangat berprestasi dan semoga penilaian ini akan memacu provinsi lain untuk lebih bersemangat.

Peserta RAKERDA yang saya muliakan,
Rakerda tahun 2010 ini sangat penting karena ada beberapa yang perlu kita perhatikan : pertama Rakerda tahun ini selain membahas tentang strategi operasional Revitalisasi Program KB juga membahas substansi Kependudukan sebagai substansi baru yang menjadi amanah BKKBN dengan terbitnya Undang-undang nomor 52 tahun 2009; kedua tahun 2010 merupakan tahun pertama untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN tahun 2010 – 2014; ketiga Rakerda tahun ini harus focus kepada diskusi tentang strategi operasional untuk menjabarkan 8 kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan prioritas nasional yang menjadi visi dan misi Presiden serta menetapkan rincian kegiatan sebagai jabaran dari tindakan untuk mendukung pembangunan yang pro rakyat; ke-empat Rakerda ini hendaknya dijadikan forum untuk meningkatkan kesepakatan operasional dengan mitra kerja BKKBN yang akan menfasilitasi kabupaten/kota dalam menyelenggarakan revitalisasi program KB dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian kependudukan.

Hadirin yang kami hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan RPJMN 2010-2014 dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2010. Perencanaan pembangunan nasional telah meletakkan 11 prioritas pembangunan salah satu diantaranya prioritas pembangunan kesehatan yang mempunyai materi inti untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan KB di 23.500 klinik KB swasta dan pemerintah yang nantinya akan dirinci keberadaannya di masing-masing provinsi. Peran BKKBN dalam hal ini adalah mendukung penguatan supply pelayanan KB dengan menyediakan saranan dan prasarana pelayanan KB, dan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan KB. Disamping itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, BKKBN akan meningkatkan penguatan demand dengan lebih mengintensifkan promosi, advokasi, KIE dan pergerakan masyarakat dalam pembangunan Kependudukan dan KB. Keberhasilan pembangunan ini akan dipantau secara berkala oleh Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hal ini perlu disikapi dengan serius karena keberhasilan kegiatan lainnya tidak akan ada artinya apabila dukungan terhadap pembangunan prioritas ini tidak berhasil. Bahkan hasil kesepakatan rapat koordinasi seluruh kementrian dengan para gubernur di Cipanas telah menyepakati bahwa revitalisasi program KB menjadi salah satu program prioritas yang pro rakyat. Hal ini merupakan bentuk kepedulian yang tinggi dari pemerintah terhadap pentingnya revitalisasi program KB yang tentunya harus ditindaklanjuti sampai dengan di tingkat lapangan.

Masih berkaitan dengan amanah RPJMN 2010-2014, untuk membangun kualitas SDM yang berkualitas, berkarakter dan mempunyai daya saing tinggi, salah satu focus prioritas pembangunan bidangnya adalah melalui pengendalian penduduk yang difokuskan kepada revitalisasi program KB, penyerasian data dan informasi kependudukan  dari berbagai sumber seperti sensus, survey dan data registrasi vital. Namun yang menjadi amanah BKKBN adalah revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan kependudukan. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita bersama karena telah ada pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-undang nomor 52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah diterbitkan, dimana BKKBN yang tadinya badan yang menangani program KB Nasional saja akan berubah fungsinya termasuk menangani masalah penyerasian kebijakan kependudukan dan pembangunan lainnya termasuk kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas. Mengingat penanganan masalah kependudukan melibatkan berbagai sector terkait, maka sinergi dan integrasi antar program harus kita lakukan. Melalui Rakerda ini saya akan mengajak seluruh mitra kerja dan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan komitmennya agar pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB dapat mencapai sasaran RPJMN 2010-2014.

Saudara – saudara sekalian,

Pada kesempatan ini saya akan menggarisbawahi beberapa catatan penting dari hasil Rakernas ini sebagai bahan diskusi pada RAKERDA nanti yakni :

Pertama : perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemitraan dan koordinasi antara BKKBN provinsi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar Pembangunan kependudukan dan KB di wilayah Saudara dapat berjalan dengan lancer. Pada waktu RAKERNAS di Jakarta, beberapa menteri hadir sebagai pembicara. Salah satunya adalah Menteri Kesehatan, beliau menekankan bahwa dengan adanya kewajiban kita untuk peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta, maka BKKBN provinsi bersama seluruh instansi terkait harus bersama-sama mencari strategi penggarapannya. Selain itu, beliau juga secara tegas mengatakan bahwa Pembangunan Kependudukan dan KB diharapkan juga dapat mempercepat pencapaian sasaran MDGs, apalagi sebagian besar indicator MDGs ini berkaitan dengan kesehatan, kependudukan dan KB. Saya himbau pemerintah provinsi lebih memberi perhatian dan melakukan mengkoordinasikan peran dan komitmen Pemerintah Pusat, Daerah serta Mitra kerja disemua tingkatan dalam penggarapan pembangunan kependudukan dan KB ini.

Kedua : kita perlu memperhatikan arahan bapak wakil Presiden  bahwa kelompok miskin dan berpenghasilan rendah harus menjadi garapan kita yang utama karena sangat berpotensi untuk menambah jumlah penduduk yang akan menjadi beban di kemudian hari. BKKBN melalui dana APBN telah menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi KPS dan KS I, namun kita perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dinas-dinas terkait agar penyediaan anggaran pelayanan dapat pula didukung dari jamkesmas dan jamkesda. Sedangkan anggaran ayoman yang ada di dalam APBN hanya untuk membantu penggerakannya saja.

Ketiga : berkaitan dengan penggerakan masyarakat di lapangan. Pembangunan kependudukan dan KB tetap mengandalkan SDM tenaga program di tingkat lini lapangan, yaitu para petugas lapangan dan penyuluh KB (PLKB/PKB) di tingkat desa. Dengan keterbatasan jumlah yang ada kita harus mampu menfasilitasi peningkatan kualitasnya melalui capacity building dan peningkatan ketrampilannya. Apabila kabupaten/kota masih membutuhkan penambahan jumlah PLKB maka saya sarankan agar segera mengusulkan formasi baru jabatan PLKB kepada Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi pembicara pada RAKERNAS kemarin.

Keempat : saya kembali menggarisbawahi pentingnya data dan informasi kependudukan dan keluarga yang berbasiskan data mikro yang telah menjadi asset berharga BKKBN. Saya akan mendorong kembali Sistim Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) dapat dihidupkan kembali di setiap kabupaten/kota sebagai upaya untuk menyediakan data mikro tentang keluarga dan individu yang dapat dimanfaatkan secara operasional oleh semua stakeholders dan mitra kerja yang membutuhkan data ini. Saat ini kami sedang meluaskan jangkauan pelayanan Teknologi Informasi untuk pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB agar semua data pendataan dan data basis lainnya dapat terekam, terkirim dan terpublikasi melalui sistim informasi yang canggih ini. BKKBN telah mengujicoba di 37 kabupaten/kota, hasilnya sudah tidak diragukan lagi karena ternyata kader KB yang berada di pelosok pun mampu mengentri data keluarga dengan baik. Untuk mengembangkan ini tentu membutuhkan komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten/kota agar ikut bersama-sama membangun SIDUGA ini kembali.

Kelima : saya ingatkan bahwa Pembangunan Kependudukan dan KB nasional merupakan program lintas sector (wide sector approach). Dengan kenyataan ini kita sadari betul bahwa dalam pelaksanaannya kita tidak bisa bekerja sendiri. Pelayanan di lapangan banyak ditentukan oleh berbagai sector dan program lain serta organisasi profesi maupun LSOM. Saya bercita-cita suatu saat setiap pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah menjadi pembangunan yang berwawasan kependudukan (population mainstreaming) karena ke depan BKKBN mempunyai fungsi baru dalam hal penyerasian kebijakan kependudukan. Untuk itu, prinsip kemitraan, kerja sama yang sebaik-baiknya dengan semua mitra kerja adalah merupakan kunci keberhasilan yang utama. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja, yang telah mendukung program KB. Ke depan kami membutuhkan mitra kerja yang dapat mendukung cita-cita tersebut di atas.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah arahan yang dapat kami sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, semoga RAKERDA Pembangunan Kependudukan dan KB tahun 2010 di provinsi ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mewujudkan SDM Indonesia yang lebih berkualitas terutama dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selamat bekerja dan berkiprah dalam Pembangunan Kependudukan dan KB.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala BKKBN

DR.dr. Sugiri Syarief, MPA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar